BAB IPENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebuah survey yang dilakukan oleh Deloitte Touche Tohmatsu International pada tahun 1992 terhadap 400 perusahaan skala menengah di dua puluh negara maju menunjukkan, bahwa alasan mereka untuk melakukan bisnis di pasar internasional adalah karena adanya kesempatan bertumbuh (84%), untuk mengurangi ketergantungan pada perekonomian domestik (39%), memenuhi permintaan pasar (34%) dan biaya operasi yang lebih murah (24%) (Iqbal, Melcher, Elmallah, 1997 : 5).Survey tersebut menunjukkan salah satu kenyataan bahwa ada kecenderungan banyak perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global dan tidak hanya terpaku pada bisnis di negara asal. Menjual di pasar dalam negeri dianggap tidak lagi memberikan keuntungan yang diharapkan, sementara pasar luar negeri begitu terbuka untuk ekspansi.
Kecenderungan meningkatnya globalisasi di bidang ekonomi semakin tampak dengan adanya kesepakatan-kesepakatan antar negara dalam saturegion tertentu, seperti European Union (EU), North American Free Trade Agreement (NAFTA), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Indonesia sendiri merupakan salah satu dari delapan belas negara anggota APEC.
Globalisasi bidang ekonomi juga tampak dengan munculnya fenomena krisis nilai tukar di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia yang dimulai pada tahun 1997. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku impor sangat terpengaruh dengan kondisi ini. Nilai impor bahan baku dalam mata uang domestik -- dalam hal ini rupiah -- meningkat tajam. Industri yang bergantung kuat pada bahan baku dan sumber daya domestik mengalami hal yang sebaliknya. Penjualan barang ke luarnegeri menjadi sangat menguntungkan jika dinilai dalam mata uang domestik. Penetapan harga jual baru di pasar domestik dan luar negeri menjadi tidak sesederhana sebelum terjadi krisis.
Perkembangan selanjutnya di Indonesia juga menunjukkan fenomena yang menarik. Menguatnya rupiah terhadap mata uang asing, meskipun tidak kembali pada kurs nilai tukar sebelum krisis terjadi, membuat para eksportir mulai mengeluh karena pendapatannya turun jika dinilai dalam mata uang domestik. Sebaliknya terjadi bagi para importir. Menguatnya mata uang domestik -- katakanlah rupiah -- dan melemahnya mata uang asing -- katakanlah dollar Amerika Serikat -- membuat kewajiban para importir membayar dalam mata uang asing kepada produsen di negara asing menjadi lebih murah dinilai dari mata uang domestik.
Akuntansi sebagai penyedia informasi bagi pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi juga dipengaruhi oleh lingkungan bisnis yang terus menerus berubah karena adanya globalisasi, baik lingkungan bisnis yang bertumbuh bagus, dalam keadaan stagnasi maupun depresi. Adanya transaksi antar negara dan prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda antar negara mengakibatkan munculnya kebutuhan akan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.
BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Akuntansi Internasional
Iqbal, Melcher dan Elmallah (1997:18) mendefinisikan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, pembandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia.
Suatu perusahaan mulai terlibat dengan akuntansi internasionaladalah pada saat mendapatkan kesempatan melakukan transaksi ekspor atau impor. Ekspor diartikan sebagai penjualan ke luar negeri dan dimulai saat perusahaan penjual domestik mendapatkan order pembelian dari perusahaan pembeli asing. Kesulitankesulitan mulai timbul pada saat perusahaan domestik ingin melakukan investigasi terhadap kelayakan perusahaan pembeli asing. Jika pembeli diminta untuk kemungkinan bahwa informasi finansial tersebut tidak mudah diinterpretasikan, mengingat adanya asumsi-asumsi akuntansi dan prosedur akuntansi yang tidak lazim di perusahaan penjual. Sebagian besar perusahaan yang baru terjun di bisnis internasional bisa meminta bantuan kepada bank atau kantor akuntan dengan keahlian internasional untuk menganalisis dan mengintepretasikan informasi finansial tersebut.
Hal lain yang harus diantisipasi adalah jika pembeli membayar dalam mata uang asing. Misalnya, sebuah perusahaan di Indonesia melakukan ekspor hasil produksinya kepada perusahaan di Amerika Serikat, dan pembeli membayar dalam dollar Amerika Serikat. Perusahaan domestik harus mengantisipasi adanya rugi atau untung potensial yang mungkin timbul karena perubahan nilai tukar antara saat order pembelian dicatat dengan saat pembayaran diterima.
Pelaksanaan ekspor melibatkan banyak pihak seperti perusahaan pengiriman, asuransi, bea cukai serta dokumen-dokumen penunjang lainnya yang disyaratkan luas di seluruh dunia. Dalam hal ini tentunya juga perlu adanya antisipasi atas segala biaya yang pada umumnya melibatkan pemakaian mata uang yang berbeda.
Untuk impor, kondisi-kondisi di atas sebaliknya akan ditemui oleh perusahaan penjual asing. Kondisi yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pembeli domestik adalah nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing yang disepakati sebagai denominasi pembayaran. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran kepada forwarder dan perusahaan pengiriman jika impor dilakukan dengan syarat free on board.
Keterlibatan perusahaan dalam akuntansi internasional juga tidak dapat dihindarkan saat perusahaan membuka operasi di luar negeri, baik yang hanya berupa pemberian lisensi produksi terhadap perusahaan milik pihak lain di luar negeri maupun pendirian anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal pemberian lisensi, perusahaan perlu mengembangkan sistem akuntansi yang memungkinkan pemberi lisensi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian kerja, pembayaran royalty dan bimbingan teknis serta pencatatan pendapatan dari luar negeri dalam kaitannya dengan pajak yang harus dibayar perusahaan.
Akuntansi untuk operasi anak perusahaan di luar negeri harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan institusi yang berwenang di negara yang bersangkutan, yang berbeda dengan aturan-aturan di negara induk perusahaan. Selain itu harus dibuat juga sistem informasi manajemen untuk memonitor, mengawasi dan mengevaluasi operasi anak perusahaan serta membuat sistem untuk melakukan konsolidasi hasil operasi perusahaan induk dan anak.
Akuntansi internasional menjadi semakin penting dengan banyaknya perusahaan multinasional (multinational corporation) atau MNC yang beroperasi diberbagai negara di bidang produksi, pengembangan produk, pemasaran dan distribusi. Di samping itu pasar modal juga tumbuh pesat yang ditunjang dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga memungkinkan transaksi di pasar modal internasional berlangsung secara real time basis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sistem Akuntansi
Seperti halnya dunia bisnis pada umumnya, praktik-praktik akuntansi beserta pengungkapan informasi finansial di perusahaan di berbagai negara dipengaruhi empat belas faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah sifat kepemilikan perusahaan, aktivitas usaha, sumber pendanaan dan pasar modal, sistem perpajakan, eksistensi dan pentingnya profesi akuntan, pendidikan dan riset akuntansi, sistem politik, iklim sosial, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tingkat inflasi, sistem perundang-undangan, dan aturan-aturan akuntansi. Lebih rinci, Radebaugh dan Gray menjelaskan hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dengan sistem akuntansi perusahaan sebagai berikut.
a. Sifat kepemilikan perusahaan
Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik dibandingkan dengan pada perusahaan keluarga.
b. Aktivitas usaha
Sistem akuntansi dipengaruhi oleh jenis aktivitas usaha, misalnya agribisnis yang berbeda dengan manufaktur, atau perusahaan kecil yang berbeda dengan perusahaan multinasional.
c. Sumber pendanaan
Kebutuhan akan pengungkapan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik lebih besar ditemui pada perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sumber pendanaan dari para pemegang saham eksternal dibandingkan dengan pada perusahaan dengan sumber pendanaan dari perbankan atau dari dana keluarga.
d. Sistem perpajakan
Negara-negara seperti Perancis dan Jerman menggunakan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penentuan utang pajak penghasilan, sedangkan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris menggunakan laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan aturan perpajakan sebagai dasar penentuan utang pajak dan disampaikan terpisah dengan laporan keuangan untuk pemegang saham.
e. Eksistensi dan pentingnya profesi akuntan
Profesi akuntan yang lebih maju di negara-negara maju juga membuat sistem akuntansi yang dipakai lebih maju dibandingkan dengan di negara-negara yang masih menerapkan sistem akuntansi yang sentralistik dan seragam.
f. Pendidikan dan riset akuntansi
Pendidikan dan riset akuntansi yang baik kurang dijalankan di negara-negara yang sedang berkembang. Pengembangan profesi juga dipengaruhi oleh pendidikan dan riset akuntansi yang bermutu.
g. Sistem politik
Sistem politik yang dijalankan oleh suatu negara sangat berpengaruh pada sistem akuntansi yang dibuat untuk menggambarkan filosofi dan tujuan politik di negara tersebut, seperti halnya pilihan atas perencanaan terpusat (central planning) atau swastanisasi (private enterprises). Iklim sosial Iklim sosial diartikan sebagai sikap atas penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Informasi yang berkaitan dengan hal-hal tersebut pada umumnya dipengaruhi atas sistem sosial tersebut.
i. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
Perubahan struktur perekonomian dari agraris ke manufaktur akan menampilkan sisi lain dari sistem akuntansi, antara lain dengan mulai diperhitungkannya depresiasi mesin. Industri jasa juga memunculkan pertimbangan atas pencatatan aktiva tak berwujud seperti merek, goodwill dan sumber daya manusia.
j. Tingkat inflasi
Timbulnya hyperinflation di beberapa negara di kawasan Amerika Selatan membuat adanya pemikiran untuk menggunakan pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan historical cost.
k. Sistem perundang-undangan
Di negara-negara seperti Perancis dan Jerman yang menggunakan civil codes, aturan-aturan akuntansi yang dipakai cenderung rinci dan komprehensif, berbeda dengan Amerika Serikat dan Inggris yang menggunakan common law.
l. Aturan-aturan akuntansi
Standar dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di Inggris dan Amerika Serikat. Sementara itu Christopher Nobes dan Robert Parker (1995:11)menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah (1) sistem hukum, (2) pemilik dana, (3) pengaruh sistem perpajakan, dan (4) kemantapan profesi akuntan. (5) inflasi, (6) teori akuntansi dan (7) accidents of history .
a. Sistem hukum
Peraturan perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut sistem hukum yang digolongkan dalam codified Roman law. Dalamcodified law, aturan-aturan dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak membuat suatu formulasi umum.
b. Sumber pendanaan
Berdasarkan sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga. Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure), pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).
c. Sistem perpajakan
Sejauh mana sistem perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan juga termasuk Indonesia, terdapat aturanaturan yang berbeda antara perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini adalah depresiasi.
d. Profesi akuntan
Badan-badan yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda-beda di setiap negara, dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk, wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak dari kalangan dunia usaha, industri, pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai keluaran yang dihasilkan.
e. Inflasi
Di negara-negara dengan tingkat inlasi mencapai ratusan persen setiap tahun, seperti di Amerika Selatan, penggunaan metode general price level adjustment menjadi relevan mengingat adanya kebutuhan untuk menganalisis laporan keuangan secara lebih tepat dibandingkan tetap menggunakanhistorical cost.
f. Teori Akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda. Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework.
g. Accidents of History
Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang mendudukinya.
3. Contoh Perbandingan Akuntansi Di Indonesia dan Amerika Serikat
Uraian di atas menunjukkan bahwa penyusunan standar akuntansi termasukpraktik-praktik akuntansi di suatu negara berbeda dengan praktik dinegara lain.Untuk memberikan gambaran adanya standar akuntansi yang berbeda antarnegara, berikut adalah daftar standar akuntansi yang sudah diterbitkan diIndonesia dan di Amerika Serikat (Tabel 1 dan Tabel 2) . Pembandingan ini hanyaberupa daftar sesuai dengan nomor standar yang diterbitkan di masing masing negara dan tidak membahas atau memberikan komentar atas isi masing _ masing standar.
Tabel 1.
Daftar Standar Akuntansi di Indonesia (SAK)
No | Judul Standar Akuntansi |
1 | Penyajian Laporan Keuangan |
2 | Laporan Arus Kas |
3 | Laporan Keuangan Interim |
4 | Laporan Keuangan Konsolidasi |
5 | Pelaporan Informasi Keuangan Menurut Segmen |
6 | Akuntansi dan Pelaporan bagi Perusahaan dalam Tahap Pengembangan |
7 | Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa |
8 | Kontinjensi dan Peristiwa Setelah Tanggal Neraca |
9 | Penyajian Aktiva Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek – Telah diganti PSAK No.1 |
10 | Transaksi dalam Mata Uang Asing |
11 | Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing |
12 | Pelaporan Keuangan Mengenai Bagian Partisipasi dalam Pengendalian Bersama Operasi dan Aset |
13 | Akuntansi untuk Investasi |
14 | Persediaan |
15 | Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi |
16 | Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain |
17 | Akuntansi Penyusutan |
18 | Akuntansi Dana Pensiun |
19 | Aktiva Tak Berwujud |
20 | Biaya Riset dan Pengembangan |
21 | Akuntansi Ekuitas |
22 | Akuntansi Penggabungan Usaha |
23 | Pendapatan |
24 | Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun |
25 | Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi |
26 | Biaya Pinjaman |
27 | Akuntansi Perkoperasian |
28 | Akuntansi Asuransi Kerugian |
29 | Akuntansi Minyak dan Gas Bumi |
30 | Akuntansi Sewa Guna Usaha |
31 | Akuntansi Perbankan |
32 | Akuntansi Kehutanan |
33 | Akuntansi Pertambangan Umum |
34 | Akuntansi Kontrak Konstruksi |
35 | Akuntansi Pendapatan Jasa Komunikasi |
36 | Akuntansi Asuransi Jiwa |
37 | Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol |
38 | Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali |
39 | Akuntansi Kerjasama Operasi |
40 | Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan / Perusahaan Asosiasi |
41 | Akuntansi Waran |
42 | Akuntansi Perusahaan Efek |
43 | Akuntansi Anjak Piutang |
44 | Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat |
45 | Pelaporan Keuangan Organisasi Nir Laba |
46 | Akuntansi Pajak Penghasilan |
47 | Akuntansi Tanah |
48 | Penurunan Nilai Aktiva |
49 | Akuntansi Reksadana |
50 | Akuntansi Investasi Efek Tertentu |
51 | Akuntansi Kuasi Reorganisasi |
52 | Akuntansi Mata Uang Pelaporan |
53 | Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham |
54 | Akuntansi Restrukturisasi Hutang dan Piutang Bermasalah |
55 | Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai |
Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan 1999, Salemba Empat, Oktober 1998
Tabel 2
Daftar Standart akuntansi di Amerika Serikat (FASB Statement)
No | Judul Standar Akuntansi |
1 | Disclosure of Foreign Currency Translation Information |
2 | Accounting for Research and Development Costs |
3 | Reporting Accounting Changes in Interim Financial Statements-an amendment ofAPB Opinion No. 28 |
| 4 | Reporting Gains and Losses from Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 30 |
| 5 | Accounting for Contingencies |
| 6 | Classification of Short-Term Obligations Expected to Be Refinanced-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A |
| 7 | Accounting and Reporting by Development Stage Enterprises |
| 8 | Accounting for the Translation of Foreign Currency Transactions and Foreign Currency Financial Statements |
| 9 | Accounting for Income Taxes: Oil and Gas Producing Companies-an amendment of APB Opinions No. 11 and 23 |
| 10 | Extension of "Grandfather" Provisions for Business Combinations-an amendment of APB Opinion No. 16 |
| 11 | Accounting for Contingencies: Transition Method-an amendment of FASB Statement No. 5 |
| 12 | Accounting for Certain Marketable Securities |
| 13 | Accounting for Leases |
| 14 | Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise |
| 15 | Accounting by Debtors and Creditors for Troubled Debt Restructurings |
| 16 | Prior Period Adjustments |
| 17 | Accounting for Leases: Initial Direct Costs-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 18 | Financial Reporting for Segments of a Business Enterprise: Interim Financial Statements-an amendment of FASB Statement No. 14 |
| 19 | Financial Accounting and Reporting by Oil and Gas Producing Companies |
| 20 | Accounting for Forward Exchange Contracts-an amendment of FASB Statement No. 8 |
| 21 | Suspension of the Reporting of Earnings per Share and Segment Information byNonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 15 and FASB Statement No. 14 |
| 22 | Changes in the Provisions of Lease Agreements Resulting from Refundings of Tax-Exempt Debt-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 23 | Inception of the Lease-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 24 | Reporting Segment Information in Financial Statements That Are Presented inAnother Enterprise's Financial Report-an amendment of FASB Statement No. 14 |
| 25 | Suspension of Certain Accounting Requirements for Oil and Gas Producing Companies-an amendment of FASB Statement No. 19 |
| 26 | Profit Recognition on Sales-Type Leases of Real Estate-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 27 | Classification of Renewals or Extensions of Existing Sales-Type or Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 28 | Accounting for Sales with Leasebacks-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 29 | Determining Contingent Rentals-an amendment of FASB Statement No. 13 |
| 30 | Disclosure of Information about Major Customers-an amendment of FASB Statement No. 14 |
| 31 | Accounting for Tax Benefits Related to U.K. Tax Legislation Concerning Stock Relief |
| 32 | Specialized Accounting and Reporting Principles and Practices in AICPA Statements of Position and Guides on Accounting and Auditing Matters-an amendment of APB Opinion No. 20 |
| 33 | Financial Reporting and Changing Prices |
| 34 | Capitalization of Interest Cost |
| 35 | Accounting and Reporting by Defined Benefit Pension Plans |
| 36 | Disclosure of Pension Information-an amendment of APB Opinion No. 8 |
| 37 | Balance Sheet Classification of Deferred Income Taxes-an amendment of APB Opinion No. 11 |
| 38 | Accounting for Preacquisition Contingencies of Purchased Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16 |
| 39 | Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Mining and Oil and Gas-a supplement to FASB Statement No. 33 |
| 40 | Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Timberlands and Growing Timber-a supplement to FASB Statement No. 33 |
| 41 | Financial Reporting and Changing Prices: Specialized Assets-Income- Producing Real Estate-a supplement to FASB Statement No. 33 |
| 42 | Determining Materiality for Capitalization of Interest Cost-an amendment of FASB Statement No. 34 |
| 43 | Accounting for Compensated Absences |
| 44 | Accounting for Intangible Assets of Motor Carriers-an amendment of Chapter 5 of ARB No. 43 and an interpretation of APB Opinions 17 and 30 |
| 45 | Accounting for Franchise Fee Revenue |
| 46 | Financial Reporting and Changing Prices: Motion Picture Films |
| 47 | Disclosure of Long-Term Obligations |
| 48 | Revenue Recognition When Right of Return Exists |
| 49 | Accounting for Product Financing Arrangements |
| 50 | Financial Reporting in the Record and Music Industry |
| 51 | Financial Reporting by Cable Television Companies |
| 52 | Foreign Currency Translation |
| 53 | Financial Reporting by Producers and Distributors of Motion Picture Films |
| 54 | Financial Reporting and Changing Prices: Investment Companies-an amendment of FASB Statement No. 33 |
| 55 | Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent- anamendment of APB Opinion No. 15 |
| 56 | Designation of AICPA Guide and Statement of Position (SOP) 81-1 on ContractorAccounting and SOP 81-2 concerning Hospital-Related Organizations asPreferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment of FASB Statement No. 32 |
| 57 | Related Party Disclosures |
| 58 | Capitalization of Interest Cost in Financial Statements That Include InvestmentsAccounted for by the Equity Method-an amendment of FASB Statement No. 34 |
| 59 | Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35 |
| 60 | Accounting and Reporting by Insurance Enterprises |
| 61 | Accounting for Title Plant |
| 62 | Capitalization of Interest Cost in Situations Involving Certain Tax-Exempt Borrowings and Certain Gifts and Grants-an amendment of FASB Statement No.34 |
| 63 | Financial Reporting by Broadcasters |
| 64 | Extinguishments of Debt Made to Satisfy Sinking-Fund Requirements-an amendment of FASB Statement No. 4 |
| 65 | Accounting for Certain Mortgage Banking Activities |
| 66 | Accounting for Sales of Real Estate |
| 67 | Accounting for Costs and Initial Rental Operations of Real Estate Projects |
| 68 | Research and Development Arrangements |
| 69 | Disclosures about Oil and Gas Producing Activities-an amendment of FASB Statements 19, 25, 33, and 39 |
| 70 | Financial Reporting and Changing Prices: Foreign Currency Translation-an amendment of FASB Statement No. 33 |
| 71 | Accounting for the Effects of Certain Types of Regulation |
| 72 | Accounting for Certain Acquisitions of Banking or Thrift Institutions-an amendment of APB Opinion No. 17, an interpretation of APB Opinions 16 and 17, and anamendment of FASB Interpretation No. 9 |
| 73 | Reporting a Change in Accounting for Railroad Track Structures-an amendment of APB Opinion No. 20 |
| 74 | Accounting for Special Termination Benefits Paid to Employees |
| 75 | Deferral of the Effective Date of Certain Accounting Requirements for Pension Plans of State and Local Governmental Units-an amendment of FASB Statement No. 35 |
| 76 | Extinguishment of Debt-an amendment of APB Opinion No. 26 |
| 77 | Reporting by Transferors for Transfers of Receivables with Recourse |
| 78 | Classification of Obligations That Are Callable by the Creditor-an amendment of ARB No. 43, Chapter 3A |
| 79 | Elimination of Certain Disclosures for Business Combinations by Nonpublic Enterprises-an amendment of APB Opinion No. 16 |
| 80 | Accounting for Futures Contracts |
| 81 | Disclosure of Postretirement Health Care and Life Insurance Benefits |
| 82 | Financial Reporting and Changing Prices: Elimination of Certain Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 33 |
| 83 | Designation of AICPA Guides and Statement of Position on Accounting by Brokers and Dealers in Securities, by Employee Benefit Plans, and by Banks asPreferable for Purposes of Applying APB Opinion 20-an amendment FASB Statement No. 32 and APB Opinion No. 30 and a rescission of FASB Interpretation No. 10 |
| 84 | Induced Conversions of Convertible Debt-an amendment of APB Opinion No. 26 |
| 85 | Yield Test for Determining whether a Convertible Security is a Common Stock Equivalent-an amendment of APB Opinion No. 15 |
| 86 | Accounting for the Costs of Computer Software to Be Sold, Leased, or Otherwise Marketed |
| 87 | Employers' Accounting for Pensions |
| 88 | Employers' Accounting for Settlements and Curtailments of Defined Benefit Pension Plans and for Termination Benefits |
| 89 | Financial Reporting and Changing Prices |
| 90 | Regulated Enterprises-Accounting for Abandonments and Disallowances of Plant Costs-an amendment of FASB Statement No. 71 |
| 91 | Accounting for Nonrefundable Fees and Costs Associated with Originating or Acquiring Loans and Initial Direct Costs of Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 60, and 65 and a rescission of FASB Statement No. 17 |
| 92 | Regulated Enterprises-Accounting for Phase-in Plans-an amendment of FASB Statement No. 71 |
| 93 | Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations |
| 94 | Consolidation of All Majority-owned Subsidiaries-an amendment of ARB No. 51, with related amendments of APB Opinion No. 18 and ARB No. 43, Chapter 12 |
| 95 | Statement of Cash Flows |
| 96 | Accounting for Income Taxes |
| 97 | Accounting and Reporting by Insurance Enterprises for Certain Long- DurationContracts and for Realized Gains and Losses from the Sale of Investments |
| 98 | Accounting for Leases: Sale-Leaseback Transactions Involving Real Estate, Sales-Type Leases of Real Estate, Definition of the Lease Term, and Initial Direct Costs of Direct Financing Leases-an amendment of FASB Statements No. 13, 66,and 91 and a rescission of FASB Statement No. 26 and Technical Bulletin No. 79-11 |
| 99 | Deferral of the Effective Date of Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations-an amendment of FASB Statement No. 93 |
| 100 | Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96 |
| 101 | Regulated Enterprises-Accounting for the Discontinuation of Application of FASB Statement No. 71 |
| 102 | Statement of Cash Flows-Exemption of Certain Enterprises and Classification of Cash Flows from Certain Securities Acquired for Resale-an amendment of FASB Statement No. 95 |
| 103 | Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96-an amendment of FASB Statement No. 96 |
| 104 | Statement of Cash Flows-Net Reporting of Certain Cash Receipts and Cash Payments and Classification of Cash Flows from Hedging Transactions-an amendment of FASB Statement No. 95 |
| 105 | Disclosure of Information about Financial Instruments with Off-Balance- Sheet Risk and Financial Instruments with Concentrations of Credit Risk |
| 106 | Employers' Accounting for Postretirement Benefits Other Than Pensions |
| 107 | Disclosures about Fair Value of Financial Instruments |
| 108 | Accounting for Income Taxes-Deferral of the Effective Date of FASB Statement No. 96--an amendment of FASB Statement No. 96 |
| 109 | Accounting for Income Taxes |
| 110 | Reporting by Defined Benefit Pension Plans of Investment Contracts-an amendment of FASB Statement No. 35 |
| 111 | Rescission of FASB Statement No. 32 and Technical Corrections |
| 112 | Employers' Accounting for Postemployment Benefits-an amendment of FASB Statements No. 5 and 43 |
| 113 | Accounting and Reporting for Reinsurance of Short-Duration and Long- Duration Contracts |
| 114 | Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-an amendment of FASB Statements No. 5 and 15 |
| 115 | Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities |
| 116 | Accounting for Contributions Received and Contributions Made |
| 117 | Financial Statements of Not-for-Profit Organizations |
| 118 | Accounting by Creditors for Impairment of a Loan-Income Recognition and Disclosures-an amendment of FASB Statement No. 114 |
| 119 | Disclosure about Derivative Financial Instruments and Fair Value of Financial Instruments |
| 120 | Accounting and Reporting by Mutual Life Insurance Enterprises and by Insurance Enterprises for Certain Long-Duration Participating Contracts-an amendment of FASB Statements 60, 97, and 113 and Interpretation No. 40 |
| 121 | Accounting for the Impairment of Long-Lived Assets and for Long-Lived Assets to Be Disposed Of |
| 122 | Accounting for Mortgage Servicing Rights-an amendment of FASB Statement No. 65 |
| 123 | Accounting for Stock-Based Compensation |
| 124 | Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations |
| 125 | Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishments of Liabilities |
| 126 | Exemption from Certain Required Disclosures about Financial Instruments for Certain Nonpublic Entities- an amendment to FASB Statement No. 107 |
| 127 | Deferral of the Effective Date of Certain Provisions of FASB Statement No. 125- an amendment to FASB Statement No. 125 |
| 128 | Earnings per Share |
| 129 | Disclosure of Information about Capital Structure |
| 130 | Reporting Comprehensive Income |
| 131 | Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information |
| 132 | Employers’ Disclosures about Pensions and Other Postretirement Benefits –an a amendment to FASB Statements No. 87, 88, and 106. |
| 133 | Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities |
|
|
|
Sumber: FASB, Statement of Financial Accounting Standards : Summaries and Status, http://www.rutgers.edu/Accounting/raw/fasb/public/index.html, September1999
Dari data di muka, tampak bahwa standar yang disusunsangat bergantung pada kondisi masing-masing negara,meskipun dilihat dari judul standarnya, beberapa standarmemiliki kemiripan. Cukup banyak juga standar akuntansi diAmerika Serikat yang berupa amandemen (amendment)dan penarikan kembali (rescission) standar yang telahditerbitkan sebelumnya.
Harmonisasi versus standarisasi
Globalisasi juga membawa implikasi bahwa hal-halyang dulunya dianggap merupakan kewenangan dantanggung jawab tiap negara tidak mungkin lagi tidakdipengaruhi oleh dunia internasional. Demikian juga halnyadengan pelaporan keuangan dan standar akuntansi.
Salah satu karakteristik kualitatif dari informasiakuntansi adalah dapat diperbandingkan (comparability),termasuk di dalamnya juga informasi akuntansiinternasional yang juga harus dapat diperbandingkanmengingat pentingnya hal ini di dunia perdagangan daninvestasi internasional. Dalam hal ingin diperoleh fullcomparability yang berlaku luas secara internasional,diperlukan standardisasi standar akuntansi internasional.
Di sisi lain, adanya faktor-faktor tertentu yang khusus disuatu negara, membuat masih diperlukannya standarakuntansi nasional yang berlaku di negara tersebut. Hal inidapat dilihat dalam tampilan pembandingan standarakuntansi keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dimuka. Dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesiaterdapat Akuntansi untuk Perkoperasian yang belum tentudibutuhkan di Amerika Serikat. Berdasarkan hal ini, kecilkemungkinan dan kurang feasible untuk membuat suatustandar akuntansi internasional yang lengkap dankomprehensif.
Konsep yang ternyata lebih populer dibandingkanstandardisasi untuk menjembatani berbagai macamstandar akuntansi di berbagai negara adalah konsepharmonisasi. Harmonisasi standar akuntansi diartikansebagai meminimumkan adanya perbedaan standarakuntansi di berbagai negara (Iqbal 1997:35). Harmonisasijuga bisa diartikan sebagai sekelompok negara yangmenyepakati suatu standar akuntansi yang mirip, namunmengharuskan adanya pelaksanaan yang tidak mengikutistandar harus diungkapkan dan direkonsiliasi denganstandar yang disepakati bersama. Lembaga-lembaga yangaktif dalam usaha harmonisasi standar akuntansi ini antaralain adalah IASC (International Accounting StandardCommittee), Perserikatan Bangsa-Bangsa dan OECD(Organization for Economic Cooperation and Development).Beberapa pihak yang diuntungkan dengan adanyaharmonisasi ini adalah perusahaan-perusahaanmultinasional, kantor akuntan internasional, organisasiperdagangan, serta IOSCO (International Organization ofSecurities Commissions).
IASC didirikan pada tahun 1973 dan beranggotakananggota organisasi profesi akuntan dari sepuluh negara.Di tahun 1999, keanggotaan IASC terdiri dari 134organisasi profesi akuntan dari 104 negara, termasukIndonesia. Tujuan IASC adalah (1) merumuskan danmenerbitkan standar akuntansi sehubungan denganpelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisaditerima secara luas di seluruh dunia, serta (2) bekerjauntuk pengembangan dan harmonisasi standar danprosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporankeuangan. Beberapa negara seperti Singapura, Zimbabwedan Kuwait malah mengadopsi International AccountingStandard sebagai standar akuntansi negara mereka.
IASC memiliki kelompok konsultatif yang disebut IASCConsultative Group yang terdiri dari pihak-pihak yangmewakili para pengguna laporan keuangan, pembuatlaporan keuangan, lembaga-lembaga pembuat standar,dan pengamat dari organisasi antar-pemerintah. Kelompokini bertemu secara teratur untuk membicarakan kebijakan,prinsip dan hal-hal yang berkaitan dengan peranan IASC.
Standar akuntansi internasional yang telah diterbitkanIASC dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini.
Tabel 3
Daftar Standar Akuntansi Internasional (IAS)
No | Judul Standar Akuntansi Internasional |
1 | Presentation of Financial Statements |
2 | Inventories |
3 | Superseded by IAS 27 and IAS 28 |
4 | Depreciation Accounting |
5 | Information to be Disclosed in Financial Statements –Superseded by IAS 1 |
6 | Superseded by IAS 15 |
7 | Cash Flow Statements |
8 | Net Profit or Loss for The Period, Fundamental Errors andChanges in Accounting Policies |
9 | Research and Development Costs – Superseded by IAS 38 |
10 | Contingencies and Events Occurring After the Balance SheetDate |
11 | Construction Contracts |
12 | Accounting for Taxes on Income |
13 | Presentation of Current Assets and Current Liabilities –Superseded by IAS 1 |
14 | Reporting Financial Information by Segment |
15 | Information Reflecting the Effects of Changing Prices |
16 | Property, Plant and Equipment |
17 | Accounting for Leases |
18 | Revenue |
19 | Retirement Benefit Costs |
20 | Accounting for Government Grants and Disclosure GovernmentAssistance |
21 | The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates |
22 | Business Combination |
23 | Borrowing Costs |
24 | Related Party Disclosures |
25 | Accounting for Investments |
26 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans |
27 | Consolidated Financial Statements and Accounting forInvestments in Subsidiaries |
28 | Accounting for Investments in Associates |
29 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economics |
30 | Disclosures in the Financial Statements of Banks and SimilarFinancial Institutions |
31 | Financial Reporting of Interests in Joint Ventures |
32 | Financial Instruments : Disclosure and Presentation |
33 | Earnings Per Share |
34 | Interim Financial Reporting |
35 | Discontinuing Operations |
36 | Impairment of Assets |
37 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets |
38 | Intangible Assets |
39 | Financial Instruments: Recognition and Measurement |
Sumber : IASC, IASC Standard List, www.iasc.org.uk/frame/cen2_1.htm, September 1999
FASB (Financial Accounting Standards Board ), dalamlaporannya yang berjudul International Accounting StandardSetting: A Vision for The Future, meyakini bahwa perluadanya satu set standar akuntansi yang digunakan diseluruh dunia baik untuk pelaporan keuangan dalamnegeri maupun lintas negara. Tanpa menyebutkan bahwametode yang dilakukan untuk mendapatkan satu standaryang sama untuk seluruh dunia ini sebagai standardisasi,FASB juga tidak menyatakan secara eksplisit bahwausaha ini merupakan usaha harmonisasi. FASBmemandang bahwa suatu standar akuntansi internasionalharus (a) memiliki kualitas tinggi dengan menyediakaninformasi yang berguna bagi investor, kreditur, danpembuat keputusan lainnya dalam mengambil keputusanserupa mengenai alokasi sumber daya dalamperekonomian, dan (b) membuat berbagai standarakuntansi di berbagai negara menjadi convergent atausemirip mungkin. Di satu sisi FASB menginginkanadanya standardisasi standar akuntansi namun tidakmengingkari bahwa proses menuju standardisasi tersebutharus melalui proses harmonisasi yang lebih terarahmenuju standardisasi.
Standar akuntansi yang memiliki kualitas tinggi (high-quality) adalah suatu standar akuntansi yang tidak bias,dan menghasilkan suatu informasi yang relevan dandapat dipercaya yang berguna bagi pengambilankeputusan oleh para investor, kreditur dan pihak-pihakyang mengambil keputusan serupa. Standar tersebut harus:
a. Konsisten dengan kerangka konseptual yangmendasarinya
b. Menghindari atau meminimumkan adanya prosedurakuntansi alternatif, baik implisit maupun eksplisitdengan mengingat faktor comparability danconsistency.
c. Jelas dan komprehensif, sehingga standar tersebutdapat dimengerti oleh pembuat laporan keuangan,auditor yang memeriksa laporan keuanganberdasarkan standar tersebut, oleh pihak-pihak yangberwenang mengharuskan pemakaian standar tersebutserta para pengguna informasi yang dihasilkanberdasarkan standar tersebut.
FASB melihat perlunya dibentuk tiga organisasi yangakan menentukan system akuntansi internasional di masadepan, yaitu:
1. International Standard Setter (ISS)
Organisasi ini menetapkan, mengembangkan danmengumumkan secara resmi standar akuntansiinternasional. ISS merupakan organisasi independen yangmemiliki delapan fungsi, yaitu (1) leadership (2) innovation,(3) relevance, (4) responsiveness, (5) objectivity, (6)acceptability and credibility, (7) understandability dan (8)accountability. Karakteristik ISS yang penting adalah:
a. independen dalam pengambilankeputusan
b. menjalankan proses penetapan standar yang cukupdengan berhubungan dengan pihak luar yang akan menggunakan standar tersebut
c. memiliki staf yang cukup
d. memiliki pendanaan yang independen e. diawasi secara independen
2. International Interpretation Committee (IIC)
Organisasi ini dibentuk untuk menyampaikanpendapat atas penerapan standar akuntansi internasionalagar didapat penafsiran dan penerapan yang konsisten. IICakan membimbing para pemakai standar dan jika perlumenerbitkan semacam buku panduan sebagai pelengkap standar yang sudah diterbitkan.
3. International Professional Group (IPG)
Organisasi ini terdiri dari para akuntan profesional dariberbagai organisasi profesional di berbagai negara.Kegiatan IPG yang utama adalah memudahkan penerapanstandar dengan cara memastikan adanya kepatuhan(compliance) terhadap standar, penyebaran standar yang cukup sampai pada tingkat nasional dan memberikanpengajaran kepada para pemakai tentang penerapanstandar akuntansi internasional yang tepat.
Bagaimana halnya dengan keberadaan IASC yang memang sudah eksis jika hal ini benar-benar diterapkan. FASB menganggap bahwa bagaimanapun caranya suatu organisasi penentu standar akuntansi internasionaldibentuk, struktur organisasi tersebut harus bisa memungkinkan kedelapan fungsi di atas berjalan baik. Struktur organisasi juga harus memasukkan kelimakarakteristik di atas agar bisa mengembangkan standarakuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Berdasarkan pemikiran ini, alternatif yang dapat dipakai di masa depan adalah (a) IASC bisa tetap eksis dengan pembenahan struktur seperti yang disarankan FASB, atau(b) dibentuk suatu organisasi baru dengan struktur baruseperti yang disarankan FASB, yang tetap meneruskan hal-hal yang sudah dilakukan oleh IASC, atau (c) memodifikasiFASB agar bisa lebih diterima secara luas di seluruh dunia. Alternatif ketiga ini didasari oleh keyakinan bahwa FASB memiliki peran sebagai a global leader in accounting standard setting.
3. KESIMPULAN
Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan daripengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial danekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negaraberbeda dengan di negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar negara sertamunculnya perusahaan multinasional mengakibatkantimbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh dunia. Pembentukan IASCmerupakan salah satu usaha harmonisasi standar akuntansi yaitu untuk membuat perbedaan-perbedaan antarstandar akuntansi di berbagai negara menjadi semakin kecil. Harmonisasi ini tidak harus menghilangkan standarakuntansi yang berlaku di setiap negara dan juga tidakmenutup kemungkinan bahwa standar akuntansiinternasional yang disusun oleh IASC diadopsi menjadi standar akuntansi nasional suatu negara.
FASB mempunyai pandangan bahwa tetap harus ada satu standar akuntansi internasional yang berlaku di seluruhdunia. Untuk itu perlu dibentuk organisasi penentu standarakuntansi internasional dengan struktur dan proses tertentu. Menurut FASB, IASC bisa dimodifikasi menjadi organisasiini atau membentuk organisasi baru atau memodifikasi FASB sendiri.
sumber
